rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bidang premium bersubsidi, dinilai akan mendorong turunnya kesejahteraan buruh.
ketua konfederasi serikat pekerja semua indonesia (kspsi) daerah istimewa yogyakarta kirnadi selama yogyakarta, selasa, mengatakan, dengan naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) bidang premium, menyebabkan daya menggunakan buruh kepada bahan kebutuhan pokok cenderung menurun.
menurut dia, manakala pemerintah menaikkan harga atau membatasi pasokan bbm bersubsidi, maka rentan terjadi inflasi, dan selama akhirnya mendorong harga produk-produk naik.
sehingga, papar dia, daya menggunakan buruh umumnya bisa turun hingga 30 persen, karena di ketika harga naik, upah buruh tetap.
Informasi Lainnya:
yang tadinya mampu mencari daging, nanti tak bisa dulu, karena kemungkinan berpotensi terjadi inflasi, makanya harga barang-barang naik, ujarnya.
sementara tersebut, berdasarkan dia, beberapa cara dan mau diupayakan pemerintah agar mengimbangi kenaikan harga bbm dengan pilihan kompensasi, dan tidak memberikan dampak bagi kaum buruh.
langkah antisipasi yang direncanakan semisal memberikan kompensasi berupa penambahan jatah beras miring, dana situs keluarga harapan (pkh), dan beasiswa bagi pelajar miskin tidak mencakup pemakaian buruh, karena buruh tidak masuk kategori miskin, ujarnya.
sebelumnya, menteri energi dan sumber daya mineral (esdm) jero wacik usai rapat mengenai kebijakan bbm bersama berbagai gubernur selama jakarta, selasa (16/4) kemarin, menyatakan, dengan kenaikan harga bbm supaya mobil pribadi dan telah akan diterapkan mulai mei 2013, dengan demikian penghematan subsidi bbm yang diperoleh bisa rp21 triliun.
ia serta menyampaikan hampir semua gubernur telah menyetujui rencana opsi yang ingin diambil pemerintah tersebut.
tadi mengerucut menjadi rp6.500 per liter supaya kendaraan plat hitam. bahkan, banyak beberapa gubernur yang minta segera ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan itu sudah setuju, katanya.
menurut jero, prinsip kebijakan harga bbm dan mau diambil merupakan mengalihkan 77 persen subsidi bbm dan saat ini salah sasaran.
pemerintah, kata dia, mau mempersiapkan kebijakan dengan cermat agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar.