badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sejumlah kelemahan atas pengelolaan serta pertanggungjawaban program garansi kesehatan penduduk (jamkesmas) juga garansi kesehatan daerah (jamkesda) di 33 provinsi seluruh indonesia.
bpk menyimpulkan adanya kelemahan dan signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo di jakarta, selasa.
hadi menyatakan, kelemahan itu antara lain belum adanya database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data penduduk miskin tidak dilakukan melalui bagus dan adanya perbedaan data masyarakat miskin antar instansi.
kemudian, ia meneruskan, terkandung risiko masyarakat miskin belum membeli pelayanan kesehatan tidak mengeluarkan biasa karena tak tercakup pada program jamkesmas serta jamkesda.
selain itu banyak penyaluran, pencairan, penggunaan juga pertanggungjawaban dana jamkesmas dan belum sesuai melalui pedoman pelaksanaan jamkesmas pada 2010 juga 2011, katanya.
Lainnya: Obat Pelangsing - Obat Pelangsing - Obat Pelangsing - Melangsingkan Badan
menurut dia, kelemahan itu dapat menganggu objek wisata situs jamkesmas dan jamkesda supaya memenuhi hak warga miskin yang tidak mampu, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h juga uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk terkait pelayanan kesehatan masyarakat dalam beberapa rumah sakit milik pemerintah dan menemukan kehadiran ketidakefisienan selama keuntungan perbekalan farmasi serta standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dibandingkan 66 properti sakit yang diperiksa, cuma Satu rsud yang sudah efektif dalam mengelola pelayanan obat di instalasi farmasi, kata hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan pemakaian perbekalan farmasi dan tak optimal adalah tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan serta pendistribusian perbekalan farmasi dan belum memenuhi tujuan setiap tahapan.
selain tersebut, baru banyak sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, serta rawat jalan dan tidak pas standar makanya pelayanan tak optimal, ujarnya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, aman, efisien juga terjangkau makanya rumah sakit publik harus berbenah agar meningkatkan pelayanan dengan lebih efektif.
dengan demikian, telah semestinya tidak ada masyarakat yang tidak mampu dilayani dengan baik dengan properti sakit, terlebih rumah sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, menurut data kemarin, pemerintah sudah mempunyai sebanyak 627 unit properti sakit dalam berbagai indonesia.