proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tak layak supaya disetujui dpr ri sebab sederat alasan.
selain sebab sejumlah web dalam proposal tersebut telah terakomodasi selama apbn 2013, ada potensi penyalahgunaan untuk kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, kata anggota dpr ri dari fraksi golkar, bambang soesatyo di jakarta, minggu.
anggota komisi iii dpr ri juga menilai, alasan yang lain, pemerintah belum dapat membuatkan bbm bersubsidi, karena persentasi dan diselundupkan terbilang amat besar volumenya.
karena tersebut, proposal dana kompensasi dan hendak dimasukan di apbn-p 2013 tak memenuhi persyaratan agar diterima, tutur dia.
Informasi Lainnya:
dalam proposal dana kompensasi itu, banyak program yang sama serta serupa dengan santunan segera tunai (blt) pada warga miskin.
kekuatan-kekuatan politik pada dpr ri pasti saja mau mempelajari dari pengalaman menjelang pemilu 2009. saat tersebut, blt dibuat kuda tunggangan partai penguasa agar meraih simpati pemilih. keuntungan serupa tidak boleh berulang dalam pemilu 2014, katanya.
kompensasi lain semisal beras untuk masyarakat miskin (raskin) serta bantuan kepada siswa miskin dan web keluarga harapan sudah terakomodasi pada apbn tahun berjalan.
alasan lain agar menolak proposal tersebut adalah fakta kiranya pemerintah belum efektif membangun bbm bersubsidi, karena persentase dan dicuri atau diselundupkan baru terbilang tinggi. kelanggkaan bbm saat ini lebih timbulkan pencurian serta penyelundupan oleh oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.
perkiraan bahwa 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan ataupun tak tidak salah sasaran telah dibenarkan dengan pemerintah sendiri. tapi, respons pemerintah atas masalah ini sangat minimalis.
dengan itulah, terpenuhilah syarat supaya menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi itu, tutur bambang soesatyo.